Golkar Inginkan Pemekaran Kabupaten Sidoarjo

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Semakin padatnya jumlah penduduk di kabupaten Sidoarjo yang hampir menyentuh angka 1,6 juta jiwa, memunculkan wacana untuk perlunya ada pemekaran kabupaten menjadi dua wilayah.

Salah satunya yang dilontarkan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo Warih Andono.

“Jika dilihat semakin meningkatnya jumlah penduduk di kabupaten ini, sudah pantas jika dilakukan pemekaran,” terang ketua DPD partai Golkar Sidoarjo Warih Andono.

Pembagian wilayah untuk wacana pemekaran ini lanjut Warih, bisa dibagi sesuai dengan kondisi perekonomian dan jumlah kepadatan penduduknya.

Salah satu alternatifnya, satu wilayah dengan kewenangan lima belas kecamatan tetap berada pada pemerintah kabupaten, dan satu wilayah dengan kewenangan tiga kecamatan masuk dalam pemerintah kota Sidoarjo.

“Tiga kecamatan yang dimaksud adalah kecamatan Waru, kecamatan Taman dan kecamatan Krian,” tutur politisi yang juga anggota komisi A DPRD Sidoarjo ini.

Selain semakin padatnya jumlah penduduk di Sidoarjo, yang juga menjadi pertimbangan perlunya pemekaran wilayah ini ungkap Warih, adalah upaya untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat Sidoarjo.

Semakin sedikit jumlah masyarakat yang dilayani, maka semakin maksimal upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan.

“Saat ini kebutuhan pelayanan masyarakat sudah semakin padat. Olehnya dengan pemekaran wilayah kabupaten ini, diharapkan layanan pemerintah semakin maksimal,” ulas Warih lagi.

Dari data yang ada, Kabupaten Sidoarjo memiliki tiga Kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat.

Yakni kecamatan Taman dengan jumlah penduduk lebih dari 150 ribu jiwa, kecamatan Waru dengan jumlah penduduk hampir mencapai 200 ribu, serta kecamatan Sidoarjo dengan jumlah penduduk hampir 201 ribu per Desember tahun 2010

Sementara itu mengomentari wacana pemekaran kabupaten ini, ketua DPC Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI) Sidoarjo Deddy Ajiwijaya SE, MM menegaskan, saat ini belum waktunya diterapkan di Sidoarjo.

Pasalnya, jika pemekaran itu dipaksakan tanpa dilakukan kajian terlebih dahulu, maka dikawatirkan masyarakat akan dijadikan korban.

“Kita kawatir jika lembaga baru yang menangani pengelolahan pendapatan tidak cakap, maka masyarakat akan menjadi korban, dari beban retribusi pemerintahan kota baru nanti,” terang Deddy.

Dirinya juga menegaskan, bahwa biaya politik yang akan dikeluarkan sangat tinggi jika wacana pemekaran itu benar akan dilakukan.

Salah satunya yang terjadi, pada anggaran biaya membangun infrastruktur pemerintahan kota Sidoarjo yang baru.

“Dan biaya infrastruktur ini juga bisa menjadi beban anggaran yang dirasakan masyarakat” ulasnya lagi.

Pria ramah ini juga mengingatkan, bahwa yang perlu diprioritaskan saat ini bukanlah masalah pemekaran kabupaten melainkan peningkatan layanan masyarakat.

Salah satu langkahnya, adalah dengan memberikan kewenangan lebih kepada desa dan kecamatan untuk mengelolah wilayahnya.

“Namun tetap harus di back up dengan anggaran dan dengan pendampingan, agar kewenangan mengelola wilayah ini memiliki manfaat langsung kepada masyarakat,” tutup Deddy.(Abidin)

Sumber :

http://kabarsidoarjo.com/?p=1316

20 Mei 2011

Sumber Gambar:

http://perijinan.sidoarjokab.go.id/main-content.php?load=selayang-sda.htm