Thursday, November 27, 2014

Tinjauan Yuridis Wacana Pemekaran Kabupaten Simeulue

Peta Kabupaten Simeuleu

Oleh: Monanda Phermana

Berbicara secara hukum syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kabupaten/kota atau provinsi, sulit tidaknya tergantung daerah yang akan dimekarkan. Kalau kita telaah lebih dalam di era otonomi daerah salah satunya di Provinsi Aceh, hukum cukup memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan pemekaran. Ini pula yang menjadi sebab mengapa sekarang kita melihat banyak daerah yang “bernafsu” melakukan pemekaran mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Selengkapnya http://atjehlink.com

Pemekaran Kabupaten Simeulue NAD

Sumber : http://simeuluekab.go.id 
20 November 2014

Peta Kabupaten Simeulue

Masyarakat Berharap Pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Bisa Terwujud.

Sinabang, Dalam beberapa bulan terakir ini, media massa lokal, termasuk dari aparatur Pemerintahan dan juga masyarakat dalam Kabupaten Simeulue, terus membahas akan upaya Kabupaten Simeulue untuk memekarkan diri menjadi dua Kabupaten. Hal ini berawal dari surat Keputusan Bupati Simeulue Tentang Penunjukkan Tim Panitia pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selaut Besar.

Kota Purwokerto Pisah dari Kabupaten Banyumas ?

Sumber : http://semarang.solopos.com
11 Oktober 2014

Peta Kabupaten Banyumas


Wacana Pemekaran Kabupaten Banyumas Kembali Digulirkan

Harianjogja.com, PURWOKERTO — Bupati Banyumas Achmad Husein kembali menggulirkan wacana pemekaran Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang sempat mengemuka pada tahun 2002.
“Tujuan pemekaran ini bukan untuk bagi-bagi kekuasaan, tetapi untuk pemerataan pembangunan,” kata Bupati didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Banyumas Ahmad Suryanto, di Purwokerto, Sabtu (11/10/2014).

Wilayah NKRI : 34 Provinsi, 399 Kabupaten dan 98 Kota

Sampai dengan Desember 2012 jumlah penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencapai 251.857.940 jiwa, menempati daratan seluas 1.913.578,68 km2. Wilayah NKRI meliputi 34 provinsi, 399 kabupaten, 98 kota, 6.994 kecamatan, 8.309 kelurahan dan 72.944 desa (Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri). Selengkapnya http://www.kemendagri.go.id

Pemekaran Wilayah Diperketat

Sumber : http://www.hukumonline.com
15 Oktober 2014

Kini, Indonesia memiliki 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota

Pemekaran wilayah tak bisa lagi dilakukan otomatis. Kajian Kementerian Dalam Negeri menemukan fakta banyak daerah otonomi baru yang tak layak dalam arti kinerja pemerintahannya buruk. Kini, syarat pemekaran diperketat. Tidak semua daerah pemekaran otomatis menjadi provinsi, atau kabupaten/kota baru. Ada jeda waktu persiapan.

Pemekaran Indramayu Barat

Sumber : http://www.republika.co.id/
16 September 2014

Peta Kabupaten Indramayu

INDRAMAYU –– Rencana pemerakan Kabupaten Indramayu menjadi Kabupaten Indramayu Barat, terus mendapat dukungan. Kali ini, dukungan disampaikan para wakil rakyat. Merekapun meminta agar rencana tersebut didukung dengan kajian akademis.

Analisis Pemekaran Wilayah dan Potensi Konflik Di Kabupaten Donggala

Oleh: Slamet Riadi.

Peta Kabupaten Donggala

ABSTRAK

Pemekaran wilayah di lokasi penelitian sangat direspon oleh  masyarakat. Terbukti dari 100 responden yang di wawancara di kedua lokasi penelitian rata-rata 66% memberi persetujuan akan terjadinya pemekaran wilayah didaerahnya, dengan alasan bahwa pemahaman mereka dilandasi ... Selengkapnya http://download.portalgaruda.org

Kabupaten Sukabumi Dimekarkan

Toni Kamajaya

Peta Kabupaten Sukabumi

SUKABUMI - Pemekaran Kabupaten (Pemkab) Sukabumi tinggal menghitung hari. Rencanannya usulan penambahan daerah otonom baru tersebut akan ditentukan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (25/9/2014). Selengkapnya http://daerah.sindonews.com

Provinsi Tapanuli Tanpa Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, Bisa !

Wendy Hutahaean (Pro Provinsi Tapanuli)

Peta Provinsi Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Sikap pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga dengan tegas menyatakan menolak bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Beberapa artikel di bawah ini merupakan pernyataan tegas tentang hal tersebut: Selengkapnya http://batak-people.blogspot.com/

Wednesday, October 2, 2013

Kemendagri Perketat Pengajuan Pemekaran Daerah

Chandra Harimurti

30 persen Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berhasil, selebihnya gagal.

JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Dalam Negeri tidak akan lagi mudah menyetujui pengajuan otonomi daerah. Sebuah daerah harus bersedia diuji coba selama 3 tahun selanjutnya diotonomikan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) menunjukan hanya 30 persen Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berhasil. Selebihnya gagal.

Pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran (Sumut)

Khairul Ikhwan - detikNews

Peta Kabupaten Simalungun

Medan - Keinginan warga Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) akhirnya disetujui. Pemekaran itu mendapat rekomendasi dari DPRD Sumut dan Gubernur Sumut. Proses berikutnya tinggal menunggu persetujuan DPR dan pemerintah pusat.

Wacana Pemekaran Daerah

Prof.Amzulian Rifai
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Bukan main dampak yang ditimbulkan oleh otonomi daerah. Diantaranya, hasrat untuk memekarkan wilayah. Dalam lima tahun, bertambah sekitar sembilan provinsi baru dan lebih dari 450 kabupaten/kota. Sumatera Selatan tidak terkecuali dalam soal ini. Paling baru lahir kabupaten Lintang Empat Lawang sebagai pemekaran kabupaten Lahat. Bahkan wacana membentuk Sumatera Tengah, sebagai pemekaran Sumatera Selatan. Tulisan ini bermaksud mengkaji berbagai aspek wacana pemekaran wilayah [...]

Pemekaran Provinsi BMR Diklaim Paling Siap

Sumber :
http://www.jpnn.com
13 Juli 2013

Peta Provinsi Sulawesi Utara
Data Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Sulut


JAKARTA-- Yasti Soepredjo Mokoagow, anggota DPR RI asal Sulut mengatakan, pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang paling siap. "Sesuai dengan PP78, Provinsi BMR terlengkap. BMR paling siap. Ini kabar baik bagi masyarakat," katanya di Kantor MPR/DPR RI, Jumat (12/7).

Optimis Pemekaran Provinsi Nusa Utara Segera Terealisasi

Sumber :
http://www.jpnn.com
13 Juli 2013

Peta Provinsi Sulawesi Utara


JAKARTA - Anggota DPR RI asal Sulut Paula Sinjal mengaku sangat optimis pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Nusa Utara bisa terealisasi. Dan mengupayakan, selesai reses anggota DPR RI pada Agustus 2013 nanti, berkas sudah bisa diverifikasi.

Kota Langowan Masuk Daftar Pembahasan (Sulawesi Utara)

Oleh : Christian, langowan.com

Proses administrasi wacana pembentukan Kota Langowan terus berlanjut di ibukota. Anggota Komisi II DPR-RI, Paula Sinjal SH legislator utusan dapil Sulawesi Utara menyatakan bahwa saat ini calon Kota Langowan telah masuk dalam daftar daerah calon pemekaran yang siap dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg).

Monday, August 19, 2013

Esensi Pemekaran Daerah

Oleh : Anang Anas Azhar MA

ISTILAH Otonomi Daerah (Otda) sebenarnya sudah akrab di hati masyarakat Indonesia sejak pemerintahan orde baru. Otonomi daerah secara sempit diartikan sebagai pemekaran daerah.
Wujud Otda adalah pemekaran wilayah, akhirnya ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) yang kemudian disebut dengan UU Otonomi Daerah. Konsep dari UU inilah, sejak reformasi sampai saat ini menjadi rebutan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk berlomba-lomba memekarkan daerahnya.

Sumsel Usul Dua Kabupaten Baru

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Belum lagi pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) disahkan DPR menjadi daerah otonomi baru (DOB), kini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengusulkan pemekaran dua kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pantai Timur dan Kabupaten Kikim Area.

Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel yang dihadiri Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Rabu (1/5) menyetujui rencana pembentukan dua kabupaten baru tersebut. Persetujuan tersebut ditandatangani Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo.

Pemekaran Daerah : Antara Jimat dan Syahwat Politik

R Siti Zuhro
Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jimat baru bernama pemekaran daerah? Pertanyaan retorik tersebut jelas bukan mengada-ada. Sejak era desentralisasi dan otonomi daerah, banyak rakyat dan elite politik yang sepertinya meyakini benar bahwa ‘pemekaran daerah’ merupakan jalan pintas tercepat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka, lazimnya sebuah ‘jimat’, tumbal pun seolah merupakan sebuah keniscayaan yang tak perlu disesali.

Thursday, June 27, 2013

200 Proposal Pemekaran Daerah Masuk DPR

JAKARTA - Komisi II DPR dalam masa kerja periode 2009"2014 telah mengesahkan 14 daerah otonom baru (DOB). Namun, penambahan jumlah daerah pemekaran itu masih belum sebanding dengan antrean proposal yang masuk ke Komisi II DPR.

"Sudah ada 200-an lebih (proposal DOB) yang menunggu," ujar Abdul Hakam Naja, wakil ketua Komisi II DPR, di Jakarta, Selasa (14/5).  Hakam menjelaskan, 14 DOB yang sudah disahkan merupakan "utang" pekerjaan DPR periode 2004"2009. Ratusan proposal DOB yang masuk saat ini sama sekali belum tersentuh. Ini disebabkan masih ada lima daerah yang menunggu pemekaran di antara total 19 DOB peninggalan DPR periode lalu. "Yang itu akan diselesaikan di periode saat ini. Periode sekarang justru belum memiliki usul murni," ujarnya.

Provinsi Sumatera Tenggara Untuk Siapa?

Memasuki tahun 2012, isu tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara semakin gencar dipublikasikan oleh para tokoh yang memimpin beberapa wilayah di Tapanuli Bagian Selatan. Mulai dari para elit politik hingga abang tukang becak pun seolah tak ingin kalah membahas isu yang sedang berhembus belakangan ini tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara.