Wednesday, October 2, 2013

Kemendagri Perketat Pengajuan Pemekaran Daerah

Chandra Harimurti

30 persen Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berhasil, selebihnya gagal.

JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Dalam Negeri tidak akan lagi mudah menyetujui pengajuan otonomi daerah. Sebuah daerah harus bersedia diuji coba selama 3 tahun selanjutnya diotonomikan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) menunjukan hanya 30 persen Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berhasil. Selebihnya gagal.

Pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran (Sumut)

Khairul Ikhwan - detikNews

Medan - Keinginan warga Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) akhirnya disetujui. Pemekaran itu mendapat rekomendasi dari DPRD Sumut dan Gubernur Sumut. Proses berikutnya tinggal menunggu persetujuan DPR dan pemerintah pusat.

Wacana Pemekaran Daerah

Prof.Amzulian Rifai
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Bukan main dampak yang ditimbulkan oleh otonomi daerah. Diantaranya, hasrat untuk memekarkan wilayah. Dalam lima tahun, bertambah sekitar sembilan provinsi baru dan lebih dari 450 kabupaten/kota. Sumatera Selatan tidak terkecuali dalam soal ini. Paling baru lahir kabupaten Lintang Empat Lawang sebagai pemekaran kabupaten Lahat. Bahkan wacana membentuk Sumatera Tengah, sebagai pemekaran Sumatera Selatan. Tulisan ini bermaksud mengkaji berbagai aspek wacana pemekaran wilayah [...]

Pemekaran Provinsi BMR Diklaim Paling Siap

JAKARTA-- Yasti Soepredjo Mokoagow, anggota DPR RI asal Sulut mengatakan, pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang paling siap. "Sesuai dengan PP78, Provinsi BMR terlengkap. BMR paling siap. Ini kabar baik bagi masyarakat," katanya di Kantor MPR/DPR RI, Jumat (12/7).

Optimis Pemekaran Provinsi Nusa Utara Segera Terealisasi

JAKARTA - Anggota DPR RI asal Sulut Paula Sinjal mengaku sangat optimis pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Nusa Utara bisa terealisasi. Dan mengupayakan, selesai reses anggota DPR RI pada Agustus 2013 nanti, berkas sudah bisa diverifikasi.

Kota Langowan Masuk Daftar Pembahasan (Sulawesi Utara)

Oleh : Christian, langowan.com

Proses administrasi wacana pembentukan Kota Langowan terus berlanjut di ibukota. Anggota Komisi II DPR-RI, Paula Sinjal SH legislator utusan dapil Sulawesi Utara menyatakan bahwa saat ini calon Kota Langowan telah masuk dalam daftar daerah calon pemekaran yang siap dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg).

Monday, August 19, 2013

Esensi Pemekaran Daerah

Oleh : Anang Anas Azhar MA

ISTILAH Otonomi Daerah (Otda) sebenarnya sudah akrab di hati masyarakat Indonesia sejak pemerintahan orde baru. Otonomi daerah secara sempit diartikan sebagai pemekaran daerah.
Wujud Otda adalah pemekaran wilayah, akhirnya ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) yang kemudian disebut dengan UU Otonomi Daerah. Konsep dari UU inilah, sejak reformasi sampai saat ini menjadi rebutan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk berlomba-lomba memekarkan daerahnya.

Sumsel Usul Dua Kabupaten Baru

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Belum lagi pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) disahkan DPR menjadi daerah otonomi baru (DOB), kini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengusulkan pemekaran dua kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pantai Timur dan Kabupaten Kikim Area.

Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel yang dihadiri Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Rabu (1/5) menyetujui rencana pembentukan dua kabupaten baru tersebut. Persetujuan tersebut ditandatangani Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo.

Pemekaran Daerah : Antara Jimat dan Syahwat Politik

R Siti Zuhro
Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jimat baru bernama pemekaran daerah? Pertanyaan retorik tersebut jelas bukan mengada-ada. Sejak era desentralisasi dan otonomi daerah, banyak rakyat dan elite politik yang sepertinya meyakini benar bahwa ‘pemekaran daerah’ merupakan jalan pintas tercepat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka, lazimnya sebuah ‘jimat’, tumbal pun seolah merupakan sebuah keniscayaan yang tak perlu disesali.

Thursday, June 27, 2013

200 Proposal Pemekaran Daerah Masuk DPR

JAKARTA - Komisi II DPR dalam masa kerja periode 2009"2014 telah mengesahkan 14 daerah otonom baru (DOB). Namun, penambahan jumlah daerah pemekaran itu masih belum sebanding dengan antrean proposal yang masuk ke Komisi II DPR.

"Sudah ada 200-an lebih (proposal DOB) yang menunggu," ujar Abdul Hakam Naja, wakil ketua Komisi II DPR, di Jakarta, Selasa (14/5).  Hakam menjelaskan, 14 DOB yang sudah disahkan merupakan "utang" pekerjaan DPR periode 2004"2009. Ratusan proposal DOB yang masuk saat ini sama sekali belum tersentuh. Ini disebabkan masih ada lima daerah yang menunggu pemekaran di antara total 19 DOB peninggalan DPR periode lalu. "Yang itu akan diselesaikan di periode saat ini. Periode sekarang justru belum memiliki usul murni," ujarnya.

Provinsi Sumatera Tenggara Untuk Siapa?

Memasuki tahun 2012, isu tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara semakin gencar dipublikasikan oleh para tokoh yang memimpin beberapa wilayah di Tapanuli Bagian Selatan. Mulai dari para elit politik hingga abang tukang becak pun seolah tak ingin kalah membahas isu yang sedang berhembus belakangan ini tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara.

Menggagas Provinsi Sumatera Tenggara

Jauh sebelum reformasi kawasan Tapanuli di Prov Sumatera Utara (Sumut) sudah ’bergolak’. Bukan hanya ingin dimekarkan seperti yang banyak terjadi setelah reformasi, tapi tuntutan ’merdeka’.

Setelah reformasi hiruk-pikuk pembentukan Provinsi Tapanuli (dulu tiga kabupaten besar, yaitu Tapanuli Utara, Tengah dan Selatan, kemudian tiga kabupaten itu dimekarkan) yang berujung unjuk rasa anarkis dengan kematian anggota DPRD Sumut.

Partai Golkar Dukung Pemekaran Provinsi Sumut

MedanBisnis – Panyabungan. Partai Golkar menyatakan tetap komit untuk memekarkan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi dua provinsi, yakni Provinsi Sumatera Tenggara dan Kepulauan Nias.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ir Neil Iskandar Daulay di hadapan wartawan se Madina saat coffee morning di Aula Hotel Rindang Dalan Lidang Panyabungan, Jumat (26/4).

Memang, kata Neil, Presiden telah mengeluarkan moratorium tentang pemekaran wilayah. Hal itu dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk membangunan sarana dan prasarana terutama untuk perkantoran tidak tepat sasaran.

Pembentukan Kabupaten Renah Indojati (Pesisir Selatan, Sumbar)

Delegasi dari Provinsi Sumatera Barat Menginginkan Pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan. Jakarta, dpd.go.id – Sejumlah delegasi tim pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat bertemu dengan pimpinan dan anggota Komite I DPD RI guna membahas usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (16/01/2013). Delegasi tersebut dipimpin oleh Ketua Pemekaran H. Rasuni dan Ketua DPRD Sumatera Barat Mardinas N. Syair dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Calon Kabupaten Renah Indojati berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan merupakan salah satu suku terbesar yang akan menjadi kabupaten sendiri.

Pemekaran Dua Daerah di NTB Akan Diprioritaskan

JAKARTA — Wacana pemekaran daerah baru di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergulir. Saat ini, sejumlah elemen di provinsi penghasil sapi itu mengajukan pemekaran dua wilayah yakni Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang lepas dari propinsi NTB dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang akan terpisah dari Kabupaten Lombok Timur.

Untuk pembentukan PPS, beberapa waktu lalu panitia pembentukan bersama sejumlah tokoh masyarakat setempat telah bertemu dengan Komisi II DPR-RI di Jakarta. Mereka menyerahkan sejumlah dokumen kelengkapan administrasi sebagai syarat pengusulan daerah otonom baru.

Pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berpusat di Kota Mataram telah lama berdiri dalam dukungan dua pulau besar, yaitu Lombok dan Sumbawa. Pulau Lombok yang terpisah oleh sebuah selat dari Pulau Sumbawa mengalami kemajuan yang lebih pesat jika dilihat dari segi ketersediaan infrastruktur, walaupun dalam faktanya di Pulau Lombok (terdiri dari Kabupaten Lombok Timur, Tengah, Barat, dan Kota Mataram) juga terdapat kesenjangan yang begitu mencolok. Kemajuan pesat hanya tampak pada Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

DPR Dukung Pemekaran Tiga Derah Di NTT

KUPANG (Klik HL) - Komisi II DPR RI mendukung pemekaran tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi daerah otonom baru. Dukungan terhadap ketiga calon daerah otonom baru itu, Malaka di Kabupaten Belu, Maumere di Kabupaten Sikka dan Adonara di Kabupaten Flores Timur, terungkap dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi A DPRD NTT, pimpinan DPRD dan tiga Bupati yang mengusulkan pemekaran, di Jakarta," kata Gubernur Frans Lebu Raya di Kupang, Kamis (17/11).

Kabupaten Malaka pemekaran dari Kabupaten Belu, Kota Maumere dari Kabupaten Sikka dan Kabupaten Adonara di Kabupaten Flores Timur.

Membandingkan Kalbar dan NTT

APA yang terpikirkan dibenak anda ketika membaca judul diatas. Kedengarannya aneh, ya kan? Koq daerah dibandingkan-bandingkan sih? Jelas lah pasti aka nada bedanya. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di bagian selatan khatulistiwa sedangkan Kalimantan Barat (Kalbar) berada persis di khatulistiwa. Penduduk NTT, dominan berkulit agak gelap sedangkan Kalbar dominan sawo matang atau berkuning langsat.

Kondisi topografi daerahnya, NTT agak tidak bersahabat buat ditanami sayur-sayuran dan tanaman palawija. Bahkan iklimnya panas. Yang lebih cocok adalah memelihara ternak, karena banyak padang rumput sabana. Dari segi Sumber Daya Alam (SDA) tentu saja Kalbar lebih melimpah. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan lain lagi. Satu-satunya yang membuat keduanya sama, yakni sama-sama berbatasan dengan negara luar.

Selengkapnya :
http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/04/29/membandingkan-kalbar-dan-ntt--555890.html

17 Tahun Otonomi Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memiliki sejarah cukup panjang dalam sistem kenegaraan Indonesia. Dimulai sejak diberlakukannya Decentralitatie Wet tahun 1903 di zaman kolonial Belanda. Diteruskan dengan peraturan perundangan nasional yang silih berganti mengatur pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, dari UU No.1 Tahun 1945 hingga UU No. 5 Tahun 1974. Namun sampai sejauh itu, otonomi daerah dianggap hanya sekadar suplemen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akibat dominannya peran dan intervensi Pemerintah Pusat.

Jatinangor Layak Jadi Kota Otonom

BANDUNG, publiknasional.com - Wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat (Jabar), dinilai sudah saatnya menjadi kota otonom atau mandiri. Penilaian tersebut, diantaranya dilatarbelakangi wilayah Kecamatan Jatinangor terdapat empat perguruan tinggi (PT). Masing-masing Universitas Padjdjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), dengan jumlah mahasiswa lebih dari 50.000 orang.