info OTONOMI DAERAH
Blog 0059 - Kliping Internet
Tuesday, September 27, 2016
Alamat Situs Web Pemda Se Indonesia
Untuk penelusuran alamat situs web Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia Klik Di Sini
Saturday, May 7, 2016
Kabupaten Malang Utara Muncul Karena Pembangunan Tidak Merata
Delapan kecamatan tersebut, meliputi Lawang, Singosari, Karangploso, Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Tajinan, dan Jabung.
Saturday, April 11, 2015
Provinsi Surabaya Raya dan Pemekaran Jawa Timur
Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH
WACANA untuk menjadi Kota Metropilitan Surabaya menjadi sebuah provinsi Surabaya Raya, bukanlah hal yang baru dan mustahil. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku sekarang ini, yakni UU No.32 tahun 2004, membuka peluang untuk itu.
Labels:
Blambangan,
Jawa Selatan,
Jawa Timur,
Jawa Utara,
Madura,
Surabaya Raya
Jawa Barat Akan Menjadi 40 Kabupaten/Kota
COBLONG – Forum Jabar Selatan (FJS) mempertanyakan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai perkembangan pembangunan di Jabar Selatan. Mereka menilai selama ini pembangunan berjalan di tempat.
Ketua FJS Suryaman Anang mengatakan, adanya beberapa daerah yang telah diusulkan untuk dimekarkan selama ini belum ada legitimasi dari pemerintah pusat. Menurutnya, rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk wilayah Jabar tersebut sebetulnya sudah final, karena telah melakukan beberapa kajian dan penilayan kelayakan sebuah wilayah.
Lampung Tengah, Seputih Barat dan Seputih Timur
KABUPATEN Lampung Tengah (Lamteng), Provinsi Lampung yang sebelumnya sudah “dibelah” menjadi Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur, kini bakal dimekarkan lagi menjadi tiga kabupaten. Terakhir Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mendukung rencana pemekaran tersebut.
Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Selaut Besar.
Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue, Provinsi Aceh mengusulkan pemekaran wilayah menjadi dua kabupaten sebagai upaya mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah kepulauan tersebut.
“Mewujudkan Simeulue menjadi dua kabupaten sudah merupakan harapan dari masyarakat guna mempercepat pertumbuhan daerah kami,” kata Bupati Simeulue Riswan NS di Banda Aceh, Selasa.
Pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara
Ambon, Dharapos.com
Kerja keras tim Pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara (Tanut) dalam upaya memperjuangkan wilayah tersebut menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) akhirnya mulai menuai hasil.
Rekomendasi utama yang selama ini ditunggu tim pemekaran Tanut dari Maluku Tenggara Barat (MTB) selaku kabupaten induk sebagai persyaratan Undang-undang untuk pemekaran suatu DOB akhirnya berhasil diperoleh.
Kerja keras tim Pemekaran Kabupaten Tanimbar Utara (Tanut) dalam upaya memperjuangkan wilayah tersebut menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) akhirnya mulai menuai hasil.
Rekomendasi utama yang selama ini ditunggu tim pemekaran Tanut dari Maluku Tenggara Barat (MTB) selaku kabupaten induk sebagai persyaratan Undang-undang untuk pemekaran suatu DOB akhirnya berhasil diperoleh.
Pemekaran Kota Kepulauan Banda
Ambon, Tribun-Maluku.com: DPRD Maluku memberikan apresiasi positif terhadap semangat masyarakat Pulau Banda yang bersatu dalam menyampaikan aspirasi pemekaran Kota Kepulauan Banda yang lepas dari kabupaten induk Maluku Tengah.
Rencana Pembentukan Tiga Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Gorontalo
GORONTALO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan akan mengevaluasi kembali usulan pemekaran daerah. Kabar tersebut tak lantas membuat semangat pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) di Gorontalo kendor. Justru sebaliknya, rencana pembentukan Kabupaten Boliyohuto, Panipi Raya dan Gorontalo Barat (Gobar) terus berkobar. Bahkan tiga daerah tersebut optimis terbentuk alias disahkan pada 2015 mendatang.
Inderagiri Hilir Akan Dimekarkan Menjadi Tiga Wilayah
NHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Guna mempercepat proses pemekaran Inhil, anggota DPR asal Inhil, Lukman Edi bersama anggota DPRD Riau kunjungi Inhil, Senin (2/3).
Lukman Edi yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini berjanji bahwa pemekaran Inhil Selatan, Inhil Utara dan Kotamadya Tembilahan bisa diwujudkan pada tahun 2015 ini.
Thursday, November 27, 2014
Tinjauan Yuridis Wacana Pemekaran Kabupaten Simeulue
Peta Kabupaten Simeuleu
Oleh: Monanda Phermana
Berbicara secara hukum syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kabupaten/kota atau provinsi, sulit tidaknya tergantung daerah yang akan dimekarkan. Kalau kita telaah lebih dalam di era otonomi daerah salah satunya di Provinsi Aceh, hukum cukup memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan pemekaran. Ini pula yang menjadi sebab mengapa sekarang kita melihat banyak daerah yang “bernafsu” melakukan pemekaran mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Selengkapnya http://atjehlink.com
Oleh: Monanda Phermana
Berbicara secara hukum syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kabupaten/kota atau provinsi, sulit tidaknya tergantung daerah yang akan dimekarkan. Kalau kita telaah lebih dalam di era otonomi daerah salah satunya di Provinsi Aceh, hukum cukup memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan pemekaran. Ini pula yang menjadi sebab mengapa sekarang kita melihat banyak daerah yang “bernafsu” melakukan pemekaran mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Selengkapnya http://atjehlink.com
Pemekaran Kabupaten Simeulue NAD
Sumber : http://simeuluekab.go.id
20 November 2014
Peta Kabupaten Simeulue
Masyarakat Berharap Pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Bisa Terwujud.
Sinabang, Dalam beberapa bulan terakir ini, media massa lokal, termasuk dari aparatur Pemerintahan dan juga masyarakat dalam Kabupaten Simeulue, terus membahas akan upaya Kabupaten Simeulue untuk memekarkan diri menjadi dua Kabupaten. Hal ini berawal dari surat Keputusan Bupati Simeulue Tentang Penunjukkan Tim Panitia pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selaut Besar.
20 November 2014
Peta Kabupaten Simeulue
Masyarakat Berharap Pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Bisa Terwujud.
Sinabang, Dalam beberapa bulan terakir ini, media massa lokal, termasuk dari aparatur Pemerintahan dan juga masyarakat dalam Kabupaten Simeulue, terus membahas akan upaya Kabupaten Simeulue untuk memekarkan diri menjadi dua Kabupaten. Hal ini berawal dari surat Keputusan Bupati Simeulue Tentang Penunjukkan Tim Panitia pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selaut Besar.
Kota Purwokerto Pisah dari Kabupaten Banyumas ?
Sumber : http://semarang.solopos.com
11 Oktober 2014
Peta Kabupaten Banyumas
Wacana Pemekaran Kabupaten Banyumas Kembali Digulirkan
Harianjogja.com, PURWOKERTO — Bupati Banyumas Achmad Husein kembali menggulirkan wacana pemekaran Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang sempat mengemuka pada tahun 2002.
“Tujuan pemekaran ini bukan untuk bagi-bagi kekuasaan, tetapi untuk pemerataan pembangunan,” kata Bupati didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Banyumas Ahmad Suryanto, di Purwokerto, Sabtu (11/10/2014).
11 Oktober 2014
Peta Kabupaten Banyumas
Wacana Pemekaran Kabupaten Banyumas Kembali Digulirkan
Harianjogja.com, PURWOKERTO — Bupati Banyumas Achmad Husein kembali menggulirkan wacana pemekaran Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang sempat mengemuka pada tahun 2002.
“Tujuan pemekaran ini bukan untuk bagi-bagi kekuasaan, tetapi untuk pemerataan pembangunan,” kata Bupati didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Banyumas Ahmad Suryanto, di Purwokerto, Sabtu (11/10/2014).
Wilayah NKRI : 34 Provinsi, 399 Kabupaten dan 98 Kota
Sampai dengan Desember 2012 jumlah penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencapai 251.857.940 jiwa, menempati daratan seluas 1.913.578,68 km2. Wilayah NKRI meliputi 34 provinsi, 399 kabupaten, 98 kota, 6.994 kecamatan, 8.309 kelurahan dan 72.944 desa (Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri). Selengkapnya http://www.kemendagri.go.id
Pemekaran Wilayah Diperketat
Sumber : http://www.hukumonline.com
15 Oktober 2014
Kini, Indonesia memiliki 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota
Pemekaran wilayah tak bisa lagi dilakukan otomatis. Kajian Kementerian Dalam Negeri menemukan fakta banyak daerah otonomi baru yang tak layak dalam arti kinerja pemerintahannya buruk. Kini, syarat pemekaran diperketat. Tidak semua daerah pemekaran otomatis menjadi provinsi, atau kabupaten/kota baru. Ada jeda waktu persiapan.
15 Oktober 2014
Kini, Indonesia memiliki 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota
Pemekaran wilayah tak bisa lagi dilakukan otomatis. Kajian Kementerian Dalam Negeri menemukan fakta banyak daerah otonomi baru yang tak layak dalam arti kinerja pemerintahannya buruk. Kini, syarat pemekaran diperketat. Tidak semua daerah pemekaran otomatis menjadi provinsi, atau kabupaten/kota baru. Ada jeda waktu persiapan.
Pemekaran Indramayu Barat
Sumber : http://www.republika.co.id/
16 September 2014
Peta Kabupaten Indramayu
INDRAMAYU –– Rencana pemerakan Kabupaten Indramayu menjadi Kabupaten Indramayu Barat, terus mendapat dukungan. Kali ini, dukungan disampaikan para wakil rakyat. Merekapun meminta agar rencana tersebut didukung dengan kajian akademis.
16 September 2014
Peta Kabupaten Indramayu
INDRAMAYU –– Rencana pemerakan Kabupaten Indramayu menjadi Kabupaten Indramayu Barat, terus mendapat dukungan. Kali ini, dukungan disampaikan para wakil rakyat. Merekapun meminta agar rencana tersebut didukung dengan kajian akademis.
Analisis Pemekaran Wilayah dan Potensi Konflik Di Kabupaten Donggala
Oleh: Slamet Riadi.
Peta Kabupaten Donggala
ABSTRAK
Pemekaran wilayah di lokasi penelitian sangat direspon oleh masyarakat. Terbukti dari 100 responden yang di wawancara di kedua lokasi penelitian rata-rata 66% memberi persetujuan akan terjadinya pemekaran wilayah didaerahnya, dengan alasan bahwa pemahaman mereka dilandasi ... Selengkapnya http://download.portalgaruda.org
Peta Kabupaten Donggala
ABSTRAK
Pemekaran wilayah di lokasi penelitian sangat direspon oleh masyarakat. Terbukti dari 100 responden yang di wawancara di kedua lokasi penelitian rata-rata 66% memberi persetujuan akan terjadinya pemekaran wilayah didaerahnya, dengan alasan bahwa pemahaman mereka dilandasi ... Selengkapnya http://download.portalgaruda.org
Kabupaten Sukabumi Dimekarkan
Toni Kamajaya
Peta Kabupaten Sukabumi
SUKABUMI - Pemekaran Kabupaten (Pemkab) Sukabumi tinggal menghitung hari. Rencanannya usulan penambahan daerah otonom baru tersebut akan ditentukan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (25/9/2014). Selengkapnya http://daerah.sindonews.com
Peta Kabupaten Sukabumi
SUKABUMI - Pemekaran Kabupaten (Pemkab) Sukabumi tinggal menghitung hari. Rencanannya usulan penambahan daerah otonom baru tersebut akan ditentukan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (25/9/2014). Selengkapnya http://daerah.sindonews.com
Provinsi Tapanuli Tanpa Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, Bisa !
Wendy Hutahaean (Pro Provinsi Tapanuli)
Peta Provinsi Sumatera Utara
A. Pendahuluan
Sikap pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga dengan tegas menyatakan menolak bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Beberapa artikel di bawah ini merupakan pernyataan tegas tentang hal tersebut: Selengkapnya http://batak-people.blogspot.com/
Peta Provinsi Sumatera Utara
A. Pendahuluan
Sikap pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga dengan tegas menyatakan menolak bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Beberapa artikel di bawah ini merupakan pernyataan tegas tentang hal tersebut: Selengkapnya http://batak-people.blogspot.com/
Wednesday, October 2, 2013
Kemendagri Perketat Pengajuan Pemekaran Daerah
Chandra Harimurti
30 persen Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berhasil, selebihnya gagal.
JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Dalam Negeri tidak akan lagi mudah menyetujui pengajuan otonomi daerah. Sebuah daerah harus bersedia diuji coba selama 3 tahun selanjutnya diotonomikan.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) menunjukan hanya 30 persen Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berhasil. Selebihnya gagal.
30 persen Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berhasil, selebihnya gagal.
JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Dalam Negeri tidak akan lagi mudah menyetujui pengajuan otonomi daerah. Sebuah daerah harus bersedia diuji coba selama 3 tahun selanjutnya diotonomikan.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) menunjukan hanya 30 persen Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berhasil. Selebihnya gagal.
Subscribe to:
Posts (Atom)