Ide Pembentukan Madura Jadi Propinsi

Oleh Masuki M Astro
29 Mei 2006

Setelah lama tenggelam dari pembicaraan, wacana menjadikan Pulau Madura, Jawa Timur sebagai provinsi kini muncul kembali yang dimotori oleh anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan X (Madura). Tokoh-tokoh itu adalah Kholilurrahman, Drs H Dja`far Shodiq, MSc (PKB), Hj RA Siti Fatimah Hafid, SH (PDIP), KH Abdus Salam Syah (PBB), Ir Mohammad Farid Al Fauzi, MM (PPP), Drs Achmad Rubaie (PAN) dan Drs KH RP Ahmad Mujahid Ansori (PPP).

Mereka juga menggalang dukungan ke sejumlah pimpinan daerah di Madura yang kemudian memunculkan "Deklarasi Sampang" beberapa waktu lalu. Dari empat kabupaten di Madura:

1. Bangkalan
2. Sampang
3. Pamekasan
4. Sumenep

Hanya Bupati Sumenep, KH Ramdlan Siraj yang tidak hadir pada penandatanganan deklarasi itu dan akhirnya diketahui dia malah menolak gagasan para tokoh itu.

Menurut KH Kholilurrahman, ide pembentukan Provinsi Madura sebetulnya telah muncul sejak 1963 bahkan untuk itu sudah dibentuk tim. Namun, gagasan itu tenggelam dan pernah muncul lagi tahun 1993 saat ada pertemuan tokoh Madura di Pesantren Al Amin, Prenduan, Sumenep.

Kini gagasan itu muncul kembali dan pada saat masa reses DPRD Jatim beberapa waktu, wakil rakyat dari Madura itu banyak menyosialisasikan ide tersebut. "Pencetus `Deklarasi Sampang` itu adalah ulama dan tokoh-tokoh, kami hanya sebagai wakil rakyat yang menjembatani," kata Kolillurahman.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, para politisi itu akan melakukan studi banding ke Provinsi Gorontalo dan Banten, sebagai provinsi baru di Indonesia. Sebagai wacana, rencana tersebut ternyata banyak mendapatkan penolakan dengan berbagai alasan, meskipun secara emosional mungkin banyak juga yang mendukung.

Politisi PKB asal Madura, Prof Dr Mahfud MD mengemukakan, dirinya belum melihat "urgensi" dari munculnya kembali wacana menjadikan Pulau Garam itu sebagai provinsi.
"Kalau saya lebih sreg seperti sekarang saja. Karena saya belum melihat urgensinya. Cuma saya bukan berarti menolak wacana itu, silakan saja teman-teman menggulirkan gagasan seperti itu," katanya.

Menurut pakar hukum pertanahan dari UII Yogyakarta itu, untuk saat ini dirinya belum melihat adanya kebutuhan mendesak agar Madura melepaskan diri dari Provinsi Jatim.
"Karena itu kalau saya ditanya kapan Madura harus menjadi provinsi, saya jawab, tidak harus kapan. Dari sisi kepentingan masyarakat Madura, saya kira sekarang sudah cukup," kata alumnus Pendidikan Guru Agama (PGA) Pamekasan itu.

Ditanya apakah dengan menjadikan Madura sebagai propinsi bisa berdampak bagi kemakmuran masyarakat, ia mengemukakan, untuk hal itu masih ada harapan karena pengelolaan sumber-sumber ekonomi bisa lebih terkonsentrasi.
Menurut dia, sebetulnya dari sisi sumber daya alam, yakni kekayaan gas dan minyak bumi serta sumber daya manusia, Madura memenuhi syarat untuk menjadi provinsi.
"Sumber daya alam Madura sangat besar dan belum tergali, sementara sumber daya manusianya juga banyak yang mumpuni, tapi kini tesebar di mana-mana karena pengelolaan pemerintahan dan ekonomi di Madura masih belum leluasa," kata mantan Wakil Ketua Umum DPP PKB itu.

Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo mengatakan, Pulau Madura yang terdiri atas empat kabupaten, belum siap dimekarkan menjadi propinsi, karena selain masih harus menambah satu kabupaten, dari sisi ekonomi belum mencukupi.
Namun demikian, katanya, wacana yang berkembang agar Madura dijadikan provinsi adalah sesuatu yang bagus dan sah-sah saja, tapi masyarakat setempat juga harus memikirkan sisi pendapatan setiap kabupaten.
"Membentuk provinsi sangat gampang, asal sudah ada lima kabupaten. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kesiapan ekonomi untuk menghidupi aparatur negera dan masyarakatnya," katanya saat berada di Sampang.

Ia mengaku heran, mengapa warga Madura ribut untuk membentuk provinsi sendiri, padahal pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang merupakan salah satu upaya agar pulau itu lebih makmur, belum selesai.
Imam berharap, warga Madura terutama para pemimpin di empat kabupaten (Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan), lebih memikirkan upaya meningkatkan usaha masyarakat, sehingga mereka yang ekonominya masih lemah, bisa lebih baik.
Meskipun pulau itu kini ternyata banyak ladang migas yang kini digarap oleh investor, namun ia memprediksi masih belum cukup menjamin kehidupan masyarakat di pulau itu jika kelak menjadi provinsi.

Ia mencontohkan, ladang migas di Pagerungan, Pulau Kangean, Sumenep yang awalnya diprediksi mampu berproduksi hingga 2012, tapi kenyataannya tahun ini sudah dinyatakan habis. Karena itu ia meminta empat bupati di Madura merapatkan barisan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing.
"Bila semuanya diperkirakan akan mampu menghidupi warga dan pemerintahan Madura, baru berencana pada pemekaran satu kabupaten lagi, sebelum menggarap Madura jadi provinsi, berpisah dari Jatim," ucapnya.

Anggota DPR RI asal Sumenep, Ilyasi Siraj menilai, jika tujuan pembentukan Provinsi Madura hanya untuk meningkatkan pelayanan publik, maka rencana itu kurang penting karena pelayanan publik yang bagus dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.
Menurut dia, selain masih harus ada pemekaran satu kabupaten untuk memenuhi syarat menjadi propinsi, masalah kesejehteraan, rasa aman, dan penghidupan yang layak bagi masyarakat adalah hal yang sangat penting diperhatikan oleh semua pihak. Masyarakat di "Pulau Garam" yang kini terbagi menjadi empat kabupaten itu, diyakini tidak merasa penting Madura jadi propinsi, bila pelayanan dan penghidupan mereka tidak ada jaminan dari perubahan status tersebut. "Jadi, peningkatan taraf hidup itu yang sangat ditunggu, bukan Madura harus jadi provinsi," katanya.

Sementara Ketua LSM AKBAR Sumenep, Suroso ikut mendukung rencana itu. Ia terus menggugah warga Madura untuk mempersiapkan diri memproklamirkan wilayahnya terpisah dari Jawa Timur. "Kendati masih membutuhkan satu kabupaten atau kota, minimal masyarakatnya sudah mempersiapkan diri. (Antara)

Sumber :
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=145141
20 April 2009

Sumber Gambar:
http://perempuan.com/spaw/images/17062008_trav_karapan.jpg