200 Proposal Pemekaran Daerah Masuk DPR

JAKARTA - Komisi II DPR dalam masa kerja periode 2009"2014 telah mengesahkan 14 daerah otonom baru (DOB). Namun, penambahan jumlah daerah pemekaran itu masih belum sebanding dengan antrean proposal yang masuk ke Komisi II DPR.

"Sudah ada 200-an lebih (proposal DOB) yang menunggu," ujar Abdul Hakam Naja, wakil ketua Komisi II DPR, di Jakarta, Selasa (14/5).  Hakam menjelaskan, 14 DOB yang sudah disahkan merupakan "utang" pekerjaan DPR periode 2004"2009. Ratusan proposal DOB yang masuk saat ini sama sekali belum tersentuh. Ini disebabkan masih ada lima daerah yang menunggu pemekaran di antara total 19 DOB peninggalan DPR periode lalu. "Yang itu akan diselesaikan di periode saat ini. Periode sekarang justru belum memiliki usul murni," ujarnya.

Provinsi Sumatera Tenggara Untuk Siapa?

Memasuki tahun 2012, isu tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara semakin gencar dipublikasikan oleh para tokoh yang memimpin beberapa wilayah di Tapanuli Bagian Selatan. Mulai dari para elit politik hingga abang tukang becak pun seolah tak ingin kalah membahas isu yang sedang berhembus belakangan ini tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara.

Menggagas Provinsi Sumatera Tenggara

Jauh sebelum reformasi kawasan Tapanuli di Prov Sumatera Utara (Sumut) sudah ’bergolak’. Bukan hanya ingin dimekarkan seperti yang banyak terjadi setelah reformasi, tapi tuntutan ’merdeka’.

Setelah reformasi hiruk-pikuk pembentukan Provinsi Tapanuli (dulu tiga kabupaten besar, yaitu Tapanuli Utara, Tengah dan Selatan, kemudian tiga kabupaten itu dimekarkan) yang berujung unjuk rasa anarkis dengan kematian anggota DPRD Sumut.

Partai Golkar Dukung Pemekaran Provinsi Sumut

MedanBisnis – Panyabungan. Partai Golkar menyatakan tetap komit untuk memekarkan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi dua provinsi, yakni Provinsi Sumatera Tenggara dan Kepulauan Nias.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ir Neil Iskandar Daulay di hadapan wartawan se Madina saat coffee morning di Aula Hotel Rindang Dalan Lidang Panyabungan, Jumat (26/4).

Memang, kata Neil, Presiden telah mengeluarkan moratorium tentang pemekaran wilayah. Hal itu dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk membangunan sarana dan prasarana terutama untuk perkantoran tidak tepat sasaran.

Pembentukan Kabupaten Renah Indojati (Pesisir Selatan, Sumbar)

Delegasi dari Provinsi Sumatera Barat Menginginkan Pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan. Jakarta, dpd.go.id – Sejumlah delegasi tim pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat bertemu dengan pimpinan dan anggota Komite I DPD RI guna membahas usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (16/01/2013). Delegasi tersebut dipimpin oleh Ketua Pemekaran H. Rasuni dan Ketua DPRD Sumatera Barat Mardinas N. Syair dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Calon Kabupaten Renah Indojati berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan merupakan salah satu suku terbesar yang akan menjadi kabupaten sendiri.

Pemekaran Dua Daerah di NTB Akan Diprioritaskan

JAKARTA — Wacana pemekaran daerah baru di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergulir. Saat ini, sejumlah elemen di provinsi penghasil sapi itu mengajukan pemekaran dua wilayah yakni Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang lepas dari propinsi NTB dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang akan terpisah dari Kabupaten Lombok Timur.

Untuk pembentukan PPS, beberapa waktu lalu panitia pembentukan bersama sejumlah tokoh masyarakat setempat telah bertemu dengan Komisi II DPR-RI di Jakarta. Mereka menyerahkan sejumlah dokumen kelengkapan administrasi sebagai syarat pengusulan daerah otonom baru.

Pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berpusat di Kota Mataram telah lama berdiri dalam dukungan dua pulau besar, yaitu Lombok dan Sumbawa. Pulau Lombok yang terpisah oleh sebuah selat dari Pulau Sumbawa mengalami kemajuan yang lebih pesat jika dilihat dari segi ketersediaan infrastruktur, walaupun dalam faktanya di Pulau Lombok (terdiri dari Kabupaten Lombok Timur, Tengah, Barat, dan Kota Mataram) juga terdapat kesenjangan yang begitu mencolok. Kemajuan pesat hanya tampak pada Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

DPR Dukung Pemekaran Tiga Derah Di NTT

KUPANG (Klik HL) - Komisi II DPR RI mendukung pemekaran tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi daerah otonom baru. Dukungan terhadap ketiga calon daerah otonom baru itu, Malaka di Kabupaten Belu, Maumere di Kabupaten Sikka dan Adonara di Kabupaten Flores Timur, terungkap dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi A DPRD NTT, pimpinan DPRD dan tiga Bupati yang mengusulkan pemekaran, di Jakarta," kata Gubernur Frans Lebu Raya di Kupang, Kamis (17/11).

Kabupaten Malaka pemekaran dari Kabupaten Belu, Kota Maumere dari Kabupaten Sikka dan Kabupaten Adonara di Kabupaten Flores Timur.

Membandingkan Kalbar dan NTT

APA yang terpikirkan dibenak anda ketika membaca judul diatas. Kedengarannya aneh, ya kan? Koq daerah dibandingkan-bandingkan sih? Jelas lah pasti aka nada bedanya. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di bagian selatan khatulistiwa sedangkan Kalimantan Barat (Kalbar) berada persis di khatulistiwa. Penduduk NTT, dominan berkulit agak gelap sedangkan Kalbar dominan sawo matang atau berkuning langsat.

Kondisi topografi daerahnya, NTT agak tidak bersahabat buat ditanami sayur-sayuran dan tanaman palawija. Bahkan iklimnya panas. Yang lebih cocok adalah memelihara ternak, karena banyak padang rumput sabana. Dari segi Sumber Daya Alam (SDA) tentu saja Kalbar lebih melimpah. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan lain lagi. Satu-satunya yang membuat keduanya sama, yakni sama-sama berbatasan dengan negara luar.

Selengkapnya :
http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/04/29/membandingkan-kalbar-dan-ntt--555890.html

17 Tahun Otonomi Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memiliki sejarah cukup panjang dalam sistem kenegaraan Indonesia. Dimulai sejak diberlakukannya Decentralitatie Wet tahun 1903 di zaman kolonial Belanda. Diteruskan dengan peraturan perundangan nasional yang silih berganti mengatur pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, dari UU No.1 Tahun 1945 hingga UU No. 5 Tahun 1974. Namun sampai sejauh itu, otonomi daerah dianggap hanya sekadar suplemen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akibat dominannya peran dan intervensi Pemerintah Pusat.

Jatinangor Layak Jadi Kota Otonom

BANDUNG, publiknasional.com - Wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat (Jabar), dinilai sudah saatnya menjadi kota otonom atau mandiri. Penilaian tersebut, diantaranya dilatarbelakangi wilayah Kecamatan Jatinangor terdapat empat perguruan tinggi (PT). Masing-masing Universitas Padjdjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), dengan jumlah mahasiswa lebih dari 50.000 orang.

14 Rencana Pemekaran Menggelinding

BALIKPAPAN - Pemekaran wilayah bisa jadi solusi untuk mengembangkan suatu daerah. Tapi semua pemerintah daerah (Pemda) harus berhati-hati.

Pasalnya, pengembangan daerah baru itu bisa menjadi blunder, jika tak dianalisis secara matang. Alih-alih ingin menyejahterakan rakyat, daerah baru itu akan sulit membangun.

Berdasarkan data yang dihimpun Kaltim Post (Grup JPNN), nyaris semua kabupaten/kota di Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara) berencana memekarkan sebagian wilayahnya untuk kabupaten atau kota baru. Setidaknya terdapat 14 rencana pemekaran kabupaten/kota dan satu pemekaran provinsi baru di wilayah Kaltim dan Kaltara.

Isapan Jempol Isu Pemekaran (Prov Kotawaringin)

BN--Tambun Bungai : PEKAN-pekan ini masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan sekitarnya diramaikan isu keluarnya restu DPR RI soal pembentukan Provinsi Kotawaringin. Berita itu menyebar lewat media sosial, internet, SMS dan blackberry massanger (BBM), terkait pembentukan provinsi baru Kotawaringin, lepas dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Provinsi Kotawaringin meliputi : Kotawaringin Barat (Kobar), Kotawaringin Timur (Kotim), Lamandau, Sukamara dan Seruyan. 

Warga Lima Kecamatan Kotim Inginkan Pemekaran Kabupaten

Kalimantan Tengah - KOTAWARINGIN TIMUR, (kalimantan-news) - Warga yang tinggal di wilayah utara tepatnya di lima Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menginginkan adanya pemekaran kabupaten.

"Sesuai aspirasi masyarakat yang kami terima mereka menginginkan Kabupaten Kotim di mekarkan, yakni dengan nama Kabupaten Kotawaringin Utara," kata Pejabat sementara (Pjs) Camat Parenggean, Kabupaten Kotim, Siwen di Sampit, Sabtu.

Wilayah kabupaten pemekaran baru tersebut diharapkan berada di bagian utara Kabupaten Kotim yang saat ini berada di dalam wilayah lima kecamatan, yakni Kecamatan Parenggean, Tualan Hulu, Telaga Antang, Antang Kalang, dan Bukit Santuai.

22 Provinsi Usul Pemekaran, ALA Tunggu Persetujuan Medagri

PEMBENTUKAN Daerah Otonomi Baru (DOB) masih terus bermunculan. Komisi II DPR yang antara lain membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah menerima usul pembentukan DOB dari 22 provinsi.

Pembentukan DOB tersebut disampaikan perwakilan warga di provinsi masing-masing mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku. Yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Idealnya Kaltim Miliki 20 Kabupaten/Kota

BALIKPAPAN - Meski mendapat dukungan dari DPRD Kaltim, pemekaran Kalimantan Tenggara bukan perkara gampang. Pasalnya, legislatif saat ini masih fokus memperjuangkan pemekaran Paser Tengah yang akan diusulkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Sudarno mengatakan, legislatif cukup mendukung pemekaran wilayah. Asalkan itu demi kesejahteraan rakyat bukan kepentingan elite politik. Apalagi Kaltim yang secara wilayah cukup luas. Daerah ini masih layak dimekarkan menjadi beberapa provinsi baru.

Daftar Kabupaten dan Kota (Maju - Tertinggal - Terentaskan - Daerah Otonomi Baru/DOB)

Klik Di Sini

Peta Indeks Komposit Utama (IKU) Daerah Tertinggal

Klik Di Sini

Inilah 183 Kabupaten Tertinggal Di Indonesia (Termasuk Sukabumi dan Garut)

Pengertian Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, antara lain:

Geografis. Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.

Potensi Kabupaten dan Kota

POTENSI PROPINSI :    

JAWA BARAT

POTENSI DAERAH :

KABUPATEN BANDUNG
KABUPATEN BEKASI
KABUPATEN BOGOR
KABUPATEN CIAMIS
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN CIREBON
KABUPATEN GARUT
KABUPATEN INDRAMAYU
KABUPATEN KARAWANG
KABUPATEN KUNINGAN
KABUPATEN MAJALENGKA
KABUPATEN PURWAKARTA

Selengkapnya :
http://potensidaerah.ugm.ac.id/?op=daerah

Potensi Provinsi

POTENSI PROPINSI :

NANGGRO ACEH DARUSALAM
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
SUMAETRA SELATAN
JAMBI
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BANTEN

Selengkapnya :
http://potensidaerah.ugm.ac.id/?op=propinsi

Peta Daerah Pemilihan Jawa Barat Pemilu 2014

Peta Daerah Pemilihan Jawa Barat Pemilu 2014


http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7714&Itemid=296

Peta Dapil Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Peta Dapil Anggota DPRD Kabupaten Bogor
Peta Dapil Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi

Peta Daerah Pemilihan Anggota DPR RI Pemilu 2014

Peta Daerah Pemilihan  Anggota DPR RI Pemilu 2014

http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7701&Itemid=281

Peta Daerah Pemilihan Anggota DPR RI:
Provinsi Aceh
Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Barat

Topik Pemekaran Wilayah

Topik mengenai pemekaran wilayah dari TEMPO.CO :

http://www.tempo.co/topik/masalah/164/Pemekaran-Wilayah

Perbatasan Jateng-Jabar Wacanakan Pemekaran

Delapan kabupaten/kota di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat mewacanakan pembentukan provinsi baru. Wacana pemekaran dilandasi semangat pemerataan pembangunan dan ketertinggalan akibat letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan.

Pemekaran Kabupaten dan Kota Di Maluku Utara

Oleh : Atep Afia Hidayat - Provinsi Maluku utara awalnya merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Daerah yang memiliki luas 140.255 km2, sekitar 33.278 km2 di antaranya merupakan daratan (hampir sama dengan luas wilayah daratan Jawa Barat 35.222 km2 dan Jawa Tengah 32.548 km2). Daerah ini dihuni oleh penduduk sebanyak 1.038.087 jiwa (bandinglan dengan penduduk Jawa Barat yang mencapai 43.053.732 jiwa dan Jawa Tengah 32.380.687 jiwa). Mayotitas penduduk Maluku Utara beragama Islam (lebih dari 76 persen).

Peta Kabupaten dan Kota Di Sulawesi Tenggara

Yuk menjelajah kota dan kabupaten di Sulawesi Tenggara :

Kota Kendari

Kabupaten dan Kota lainnya