DPR Dukung Pemekaran Tiga Derah Di NTT

KUPANG (Klik HL) - Komisi II DPR RI mendukung pemekaran tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi daerah otonom baru. Dukungan terhadap ketiga calon daerah otonom baru itu, Malaka di Kabupaten Belu, Maumere di Kabupaten Sikka dan Adonara di Kabupaten Flores Timur, terungkap dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi A DPRD NTT, pimpinan DPRD dan tiga Bupati yang mengusulkan pemekaran, di Jakarta," kata Gubernur Frans Lebu Raya di Kupang, Kamis (17/11).

Kabupaten Malaka pemekaran dari Kabupaten Belu, Kota Maumere dari Kabupaten Sikka dan Kabupaten Adonara di Kabupaten Flores Timur.


Menurut Gubernur Lebu Raya, dari tiga calon kabupaten itu, Malaka mendapat prioritas bersama 20 calon daerah otonom baru di Indonesia yang sudah melalui pleno di Komisi II DPR. "Malaka mendapat prioritas karena Kabupaten Malaka merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Sehingga diprioritaskan bersama 19 usulan daerah otonom baru.

Dua calon kabupaten lainnya, Maumere dan Adonara, masih harus melengkapi persyaratan yang masih kurang, yang belum dimasukkan seperti disyaratkan dalam PP Nomor 28 Tahun 2007.
Untuk Adonara, katanya, belum ada rincian jumlah dan luas desa di tiap kecamatan, rincian kekayaan sarana prasarana dari kabupaten induk dan provinsi ke daerah otonom baru. Sedangkan untuk Kota Maumere, kekurangannya belum ada/jelasnya kepemilikan lahan/tanah untuk dijadikan ibu kota, keputusan DPRD Sikka yang belum melampirkan daftar hadir dan risalah sidang paripurna termasuk daftar hadir dan risalah sidang dukungan pemekaran Kota Maumere dari DPRD NTT, serta belum jelasnya aset-aset yang akan diserahkan ke Kota Maumere nantinya jika resmi menjadi daerah otonom baru.

Secara terpisah, Bupati Belu Joachim Lopez mengaku gembira dengan sikap Komisi II DPR , karena Malaka segera menjadi wilayah otonom terpisah dari induknya Kabupaten Belu.
"Kami tetap berharap dukungan bapak/ibu anggota Komisi II DPR agar terus mengawal proses ini sampai selesai," katanya.

Bupati Joachim mengatakan, perjuangan untuk mewujudkan pemekaran Belu bukan dengan terobosan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, namun memakai pendekatan percepatan pembangunan wilayah perbatasan.

"Jadi, kita usul Malaka jadi daerah otonom baru bukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, namun untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan," katanya.

"Ini jelas karena Malaka merupakan pintu masuk wilayah selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Jadi di Belu itu kita punya dua pintu masuk di wilayah perbatasan, yakni utara di Kabupaten induk di wilayah Mota'ain dan di selatan di Metamasin, di wilayah Malaka, sehingga wajar kalau mendapat prioritas pemekaran," katanya. (KlikHeadline)

Sumber :
http://www.klikheadline.com/in/berita/berita.asp?id=news11172011111340fhmu3kiwsxadf9u472107660