PANGANDARAN – Masyarakat Ciamis Selatan (Pangandaran) nampaknya harus kembali bersabar menanti pengesahan Kabupaten Pangandaran. Target terbentuknya Kabupaten Pangandaran di bulan Juli ini kandas karena pemerintah pusat meminta waktu untuk mengkaji dan meninjau langsung di lapangan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa melalui pesat singkatnya kepada Radar, tadi malam (11/7).
Agun menjelaskan, pembahasan 19 daerah otonomi baru (DOB), termasuk Pangandaran, baru pada tingkat panitia kerja (panja). Saat ini pemerintah telah menyerahkan daftar isian masalah (DIM) terhadap keseluruhan draft RUU 19 DOB. “Salah satu di dalamnya yaitu penjelasan lokasi ibukota, tapal batas dan asset yg berpindah,” kata Agun dalam pesan singkatnya itu.
Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, potensi sumber daya alam (SDA) dan kemampuan fiscal daerah juga termasuk di dalamnya. “Pemerintah terlebih dahulu meminta untuk melakukan kajian dan peninjauan lapangan,” jelasnya.
Namun demikian, draf RUU 19 DOB, termasuk Kabupaten Pangandaran, baru akan dibahas kembali pada masa sidang II tahun sidang 2012-2013 pada bulan September mendatang. “Dengan demikian target jadwal yg telah disepakati pada bulan Juli ini belum dapat dicapai, demikian perkembangannya,” kata politisi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Presidium Pembentukan DOB Kabupaten Pangandaran menerima informasi bahwa pada tanggal 12 Juli ini, Komisi II DPR RI akan mengesahkan darf RUU 19 DOB menjadi UU, termasuk Kabupaten Pangandaran. Hal ini disampaikan Sekjen Presidium DOB Kabupaten Pangandaran, Andis Sose beberapa waktu lalu. “Kami menerima informasi itu, meskipun informasi tersebut tidak secara resmi kepada presidium. Kami berharap informasi tersebut benar dan kami berdoa Kabupaten Pangandaran segera terwujud,” tuturnya waktu itu. (nay)
Sumber :
http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22549:pemekaran-pangandaran-tertunda-lagi&catid=85:pangandaran&Itemid=265
12 Juli 2012
No comments:
Post a Comment